Sosok Pemimpin di Era Reformasi : B. J. Habibie

            Bacharuddin Jusuf Habibie merupakan Presiden ketiga Negara Indonesia yang lahir di Parepare, Sulawesi Selatan, pada tanggal 25 Juni 1936. Beliau terlahir sebagai anak keempat dari delapan bersaudara, yaitu dari pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan Raden Ajeng Tuti Marini. Dilihat dari garis keturunan Ibunya, Habibie adalah generasi keempat dari Tjitrowardojo, seorang terdidik yang meraih gelar dokter di usia 19 tahun. Sedangkan jika dilihat dari latar belakang sang Ayah yang bernama Alwi, sejatinya Ayahnya pun sudah mengenal pendidikan sedari kecil. Alwi adalah murid HIS (Hollandsch Inlandsche School) setingkat SD. Pendidikannya berlanjut ke MULO (Meer Uitgebreid Lager Onderwjs) setingkat SMP dan setelah lulus dari MULO, Alwi merantau ke Jawa lalu masuk sekolah pertanian di Bogor. Usai menjalani pendidikan, Alwi ditempatkan di Parepare sebagai ahli pertanian.

            Dilihat dari latar belakang keluarganya, maka dapat disimpulkan bahwa Habibie adalah sosok yang tumbuh dan berkembang ditengah keluarga yang amat menerapkan tradisi intelektual secara turun-temurun. Sifat tegas dan berpegang pada prinsip telah ditunjukkan Habibie sejak kanak-kanak. Pada 3 september 1950 Habibie harus kehilangan Ayahnya yang meninggal dunia akibat terkena serangan jantung. Lalu, tak lama setelah Ayahnya meninggal, Habibie pindah ke Bandung untuk menuntut ilmu di Gouvemment Middlebare School. Dibangku SMA, prestasi Habibie mulai tampak menonjol, terutama dalam pelajaran-pelajaran eksakta. Setelah tamat SMA di Bandung tahun 1954, beliau masuk Universitas Indonesia di Bandung (Sekarang ITB) pada tahun 1954. Pada tahun 1955-1964 ia melanjutkan studi teknik penerbangan, spesialisasi konstruksi pesawat terbang di RWTH Aachen, Jerman Barat. Menerima gelar Diplom Ingenieur pada tahun 1960 dan gelar Doktor Ingenieur pada tahun 1965 dengan predikat summa cum laude. Habibie pernah bekerja di Messerschmitt Bolkow Blohm, sebuah perusahaan penerbangan yang berpusat di Hamburg, Jerman. Lalu, tahun 1973 ia kembali ke Indonesia atas permintaan mantan Presiden Soeharto dan mencapai puncak karier sebagai seorang wakil presiden bidang teknologi.

            B.J. Habibie menjabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi sejak tahun 1978 sampai Maret 1998. Sebelum menjabat sebagai Presiden (21 Mei 1998 – 20 Oktober 1999), Bacharuddin Jusuf Habibie adalah Wakil Presiden (14 maret 1998 – 21 mei 1998) dalam kabinet Pembangunan VII dibawah pimpinan Presiden Soeharto. Selain itu, ia diangkat menjadi ketua umum ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) pada masa jabatannya sebagai menteri. Selanjutnya, Habibie memperoleh kekuasaan sebagai Presiden ketiga Negara Indonesia pasca pengunduran diri Soeharto pada masa orde baru, pada saat itu kondisi negara Indonesia sangat kacau serta terjadi berbagai kerusuhan dan disintegrasi hampir diseluruh wilayah Indonesia. Segera setelah memperoleh kekuasaan tersebut, Presiden B.J. Habibie pun membentuk sebuah kabinet. Salah satu tugas pentingnya adalah kembali mendapatkan dukungan dari Dana Moneter Internasional dan komunitas negara-negara donor untuk program pemulihan ekonomi. Dia juga membebaskan para tahanan politik dan mengurangi kontrol pada kebebasan berpendapat dan kegiatan organisasi.

            Pengangkatan Bacharuddin Jusuf Habibie sebagai Presiden pada periode yang didasari kondisi darurat dan berlangsung singkat, sejatinya sudah sesuai dengan konstitusional yaitu dalam UUD 1945 pasal 8 ayat (1) yang isi lengkapnya adalah “bila Presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatanya”. Meskipun demikian, pada era pemerintahannnya yang singkat itu Presiden B.J. Habibie berhasil memberikan landasan kukuh bagi Indonesia, yaitu dilahirkannya UU Anti Monopoli atau UU Persaingan Sehat, Perubahan UU Partai Politik dan yang paling penting adalah UU Otonomi Daerah. Melalui Penerapan UU Otonomi Daerah inilah gejolak disintegrasi yang diwarisi sejak era Orde Baru berhasil direndam dan akhirnya dituntaskan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, tanpa adanya UU Otonomi Daerah bisa dipastikan Indonesia akan mengalami nasib sama seperti Uni Soviet dan Yugoslavia.

            Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie adalah tipe pemimpin yang cerdas dan berani mengambil resiko. Beliau bertekad untuk merubah warisan ke-otoriteran pemerintahan yang sudah berkembang sebelumnya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, hal ini agar pemerintahan Indonesia dapat berjalan secara demokratis dan transparan serta dapat dipimpin. Beliau juga beranggapan bahwa sistem otoriter yang telah berjalan sebelumnya sangat tidak sehat dan jelas tidak menguntungkan objektifitas pimpinan nasional dan kualitas reformasi. Oleh karena itu, beliau memutuskan untuk segera memulai reformasi golkar menjadi suatu partai politik dan sekaligus membubarkan keluarga besar golkar. Dengan demikian, presiden dapat bertindak lebih objektif, bermoral, dan tidak mementingkan kepentingan pribadi, keluarga serta golongan, kecuali kepentingan rakyat. Dari sini, dapat dilihat bahwa B.J. Habibie adalah seseorang yang memiliki gaya kepemimpinan transformasional. Beliau adalah orang yang cerdas tetapi lugu dalam pelaksanaan politik pada masa itu, keputusan-keputusan yang beliau ambil tidak banyak didasari oleh kepentingan politik sehingga beliaupun berani melepas Timor-Timur dari Indonesia. Dalam pelaksanaannya sebagai seorang presiden beliau termasuk pemimpin yang visioner, Habibie adalah seorang pemimpin yang mampu melihat masa depan bagaimana bangsa ini akan berkembang dan kokoh. Walaupun Habibie hanya memimpin selama 1 tahun, tetapi Habibie mampu bekerja secara maksimal dan juga mampu mengendalikan kondisi Indonesia sehingga kembali membaik setelah terjadi keterpurukan akibat adanya krisis moneter.

            Selain kesuksesan B.J. Habibie dalam memimpin Negara Indonesia pada waktu yang relatif singkat, beliau juga seseorang yang memiliki kelemahan. Kelemahan tersebut dapat dilihat dari gaya kepemimpinan yang dikenal cepat dalam mengambil keputusan, hal ini dapat berujung membahayakan, sebab dalam pengambilan keputusan terkait negara sebaiknya perlu mengkaji keputusan maupun kebijakan tersebut secara lebih mendalam terlebih dahulu agar keputusan itu menjadi final dan tidak menjadi keputusan yang malah akan membahayakan bangsa Indonesia. Pengambilan keputusan yang relatif cepat ini dapat dilihat dalam keputusan yang beliau ambil untuk melepaskan Timor-timur dari NKRI. Keputusan tersebut dirasa terlalu tergesa-gesa, walaupun memang pada akhirnya permasalahan terkait Indonesia dengan Timor-timur tidak dapat menemukan jalan keluar lain, selain menyetujui agar Timor-Timur memisahkan diri.

            Terkait lepasnya Timor-Timur dari Indonesia inilah, yang menjadi alasan kuat bagi pihak oposisi yang tidak menyukai B.J. Habibie untuk semakin giat dalam menjatuhkannya. Hingga pada akhirnya, saat sidang umum tahun 1999 laporan pertanggung jawaban B.J. Habibie ditolak oleh MPR dan beliau memutuskan untuk tidak mencalonkan diri lagi. Terlepas dari kekurangan yang ada dibalik kepemimpinannya yang relatif singkat, sebenarnya B.J. Habibie telah melakukan berbagai perubahan positif dengan membangun pemerintahan yang transparan dan dialogis.

            Setelah tidak menjabat sebagai Presiden, B.J. Habibie sempat tinggal dan menetap di Jerman. Namun, pada era kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono beliau kembali berdomisili di Indonesia dan berperan aktif sebagai penasihat presiden untuk mengawali proses demokratisasi. Selain itu, beliau juga aktif memberikan masukan dan gagasan pembangunan dalam pengembangan sumber daya manusia di Indonesia hingga pada era Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kontribusinya untuk Indonesia terus berlanjut hingga disisa akhir hayatnya, sehingga beliau dikenang sebagai sosok panutan sekaligus pahlawan.